BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengumumkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. KPU juga sudah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan perolehan suara mencapai 96.216.691 (58,58%).
Hal ini, sekaligus pertanda bahwa Pilpres 2024 ini hanya berlangsung satu putaran. Prabowo – Gibran baru akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2024 nanti.
Namun, seperti apa Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk Prabowo – Gibran, khususnya di sektor pertambangan?
Sejatinya, PR Prabowo – Gibran di sektor Pertambangan yang belum selesai dituntaskan sampai saat ini adalah pertambangan ilegal atau PETI.
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) berharap presiden terpilih nanti dapat fokus memberantas kegiatan penambangan ilegal tersebut di Indonesia. Pasalnya, kegiatan PETI memberikan dampak negatif baik kesehatan, keselamatan kerja maupun perlindungan lingkungan yang diabaikan.
“Tak ada kontribusi dalam penerimaan negara dan mengganggu konservasi mineral dan batubara,”. Ungkap Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli dilansir CNBC Indonesia, Kamis (21/3/2024).
Selain itu, presiden berikutnya diharapkan juga bisa meningkatkan tata kelola pertambangan dengan mengutamakan tata kelola. Good Mining Practice (GMP) dan Environmental, Social, dan Governance (ESG).
“Ya, penekanan pada peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan dan meningkatkan neraca sumber daya dan cadangan mineral,” paparnya.
Sedangkan, untuk hilirisasi tetap harus mendapatkan perhatian guna peningkatan nilai tambah di dalam negeri dengan memperhatikan supply demand secara global. Ia pun mengusulkan supaya segera terbangun industri lanjutan. Untuk mengolah produk hilirisasi mineral yang merupakan tupoksi kementerian ESDM, dilanjutkan ke fase industrialisasi di Kementerian Perindustrian.
“Hilirisasi yang dimaksud dari debat-debat capres cawapres. Sebenarnya adalah industrialisasi pengolahan lanjutan sampai menjadi produk jadi, yang akan menjadi konsumsi masyarakat. Serta ekspor produk jadi seperti alat-alat kesehatan, alat rumah tangga, alat transportasi, pertahanan keamanan, dan lainnya,” ujarnya.
Dia juga berpesan presiden baru bisa mengeluarkan Inpres penugasan kepada BUMN tertentu. Untuk mengembangkan industri lanjutan di dalam negeri agar percepatan industri dapat dilaksanakan dengan cepat. Fokus untuk investasi terutama untuk dilakukan assessments terhadap mesin dan peralatan atau pabrik yang diimpor agar lebih berkualitas.
“Investasi yang berkualitas di sini yakni investasi yang efisien dalam operasinya termasuk dalam pemakaian energi dan bahan baku. Juga tingkat keamanan yang tinggi, menyerap banyak tenaga kerja lokal, TKDN yang tinggi dan ada transfer knowledge dan teknologi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo berharap Presiden selanjutnya dapat membuat terobosan terbaru di Kementerian ESDM. Salah satunya yakni dengan memisahkan antara sektor energi dengan mineral dan batu bara (minerba).
Dia menilai hal itu cukup penting dilakukan mengingat hilirisasi terkait dengan mineral dan batubara sangat berbeda. Ditambah permasalahan yang melekat di antara sektor minerba dan energi juga berbeda.
“Ya, permasalahan yang melekat pada minerba dan energi sangat berbeda. Maka menurut saya Pemerintah Prabowo (apabila menang) harus memisahkan Kementerian ESDM menjadi dua, yaitu. Kementerian Energi dan Kementerian Mineral dan Batubara,” jelasnya.
Hal lain, Singgih menyebut dalam global value chain Indonesia masih sebatas sebagai pemasok bahan baku negara industri. Sehingga pemerintahan selanjutnya harus mampu memperkuat hilirisasi proses peningkatan nilai tambah dalam mata rantai produksi. Mulai dari penambangan mineral hingga end product industri.
Menurut Singgih, penguatan sejak dari tahap eksplorasi, pemurnian, semi fabrikasi, fabrikasi sampai pada produk akhir. Harus menjadi mata rantai yang harus diperkuat. “Sejak dari sektor mineral di bawah Kementerian ESDM dan sektor industri di bawah Kementerian Perindustrian harus terintegrasi,”.
Selain itu, Kementerian Perindustrian harus mampu memetakan dan memperbesar kebutuhan end product di dalam negeri. Sehingga akan mampu memperkuat arah investasi dan kegiatan eksplorasi di hulunya.
“Tata Kelola pemerintahan harus mampu membangun integrasi pendataan pemanfaatan bijih dan produksi hasil pengolahan dan pemurnian. Sinergi IUP Operasi dan Produksi dan Izin Usaha Industri (IUI) harus segera terbangun. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan pertambangan dan perindustrian harus terintegrasi secara kuat,” tandasnya. <Anto/geobdg>
