Bandung — “Perang Rusia Ukraina dan Agresi Israel terhadap Palestina serta gagalnya PBB memberi sangsi tegas kepada Israel, membawa dampak terhadap kebijakan politik global dan ini menjadi sangat membingungkan bagi masyarakat dunia.” Apa yang terjadi pada dunia, ini adalah mimpi buruk bagi ekosistem dunia dan tatanan kemanusiaan di abad modern.”
Salah satu nara sumber yang kami temui, yakni Rudi Martiawan-Kaprodi Administrasi publik Unpas. memberikan tanggapan dan apresiasinya;
Kecenderungan Politik Global
Jika dikaitkan dengan kebijakan politik global, ketidakmampuan PBB untuk memberikan sanksi kepada Israel atas agresinya di Palestina dapat dilihat dalam konteks dinamika kekuatan politik internasional yang kompleks. Secara umum, kebijakan luar negeri di tingkat global sering kali dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara besar, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, yang memiliki hak veto.
Amerika Serikat, misalnya, secara historis merupakan sekutu kuat Israel dan sering menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk melindungi Israel dari resolusi yang mengecam atau memberikan sanksi. Dukungan ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mencakup dukungan militer dan ekonomi. Dalam konteks politik global, hubungan strategis ini penting bagi AS dalam menjaga kepentingannya di Timur Tengah, yang menjadi wilayah strategis baik dari sisi geopolitik maupun sumber daya energi.
Selain itu, politik global saat ini cenderung bersifat multipolar, di mana negara-negara besar seperti Rusia dan China juga mempertimbangkan dinamika politik regional dan hubungan bilateral mereka dengan Israel sebelum mendukung atau menolak langkah-langkah PBB. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang seolah tidak seimbang dalam hal penegakan hukum internasional terhadap Israel. Meskipun ada konsensus di kalangan banyak negara untuk menghentikan pendudukan Israel di Palestina, mekanisme politik global yang ada membuat penegakan sanksi menjadi sulit dilakukan tanpa persetujuan negara-negara besar tersebut.
Dengan demikian, kegagalan PBB dalam memberikan sanksi kepada Israel bukan hanya masalah ketidakmampuan lembaga tersebut, tetapi juga merupakan cerminan dari kebijakan politik global yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan nasional dari negara-negara adidaya.
Indonesia Dalam Ekosistem Politik Global
Dampak dari ketidakmampuan PBB untuk memberikan sanksi kepada Israel atas tindakannya terhadap Palestina berpengaruh pada berbagai aspek di Indonesia, baik secara politik, diplomatik, maupun sosial.
1. Politik Luar Negeri Indonesia: Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak pendudukan Israel. Kegagalan PBB memberikan sanksi kepada Israel sering kali memperkuat sikap Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), untuk terus menyerukan dukungan bagi hak-hak Palestina. Indonesia juga berusaha menjadi salah satu suara terdepan di antara negara-negara berkembang dan dunia Islam untuk mencari solusi bagi konflik ini.
2. Hubungan Diplomatik: Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan ini sebagian besar dipengaruhi oleh dukungan Indonesia terhadap Palestina. Kegagalan PBB untuk bertindak tegas terhadap Israel dapat memperpanjang ketegangan diplomatik dan menegaskan posisi Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik selama konflik belum terselesaikan dengan adil.
3. Dinamika Domestik: Secara sosial, isu Palestina sangat sensitif di Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kegagalan PBB dalam memberikan sanksi kepada Israel dapat memicu reaksi di dalam negeri, terutama di kalangan masyarakat dan kelompok-kelompok yang mendukung Palestina. Ini dapat berujung pada meningkatnya demonstrasi, kampanye solidaritas, atau aksi boikot terhadap produk-produk yang berhubungan dengan Israel.
4. Pengaruh Ekonomi dan Perdagangan: Walaupun dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia mungkin tidak signifikan karena tidak ada hubungan perdagangan resmi dengan Israel, kampanye boikot produk-produk dari negara yang mendukung Israel dapat memengaruhi sektor bisnis tertentu. Selain itu, Indonesia dapat mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara yang juga mendukung Palestina, baik dalam bidang ekonomi maupun politik.
Secara keseluruhan, ketidakmampuan PBB untuk memberikan sanksi kepada Israel memengaruhi sikap politik luar negeri Indonesia, menjaga ketegangan diplomatik, dan menggerakkan opini publik di dalam negeri, yang berpotensi berdampak pada hubungan ekonomi dan diplomasi Indonesia dengan berbagai negara.
Langkah Strategis Indonesia Dalam Ekosistem Politik Global
Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis dalam ekosistem politik global untuk memperkuat posisinya sebagai negara berpengaruh di Asia Tenggara dan di dunia. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang diambil Indonesia:
1. Multilateral Diplomacy: Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum multilateral, seperti ASEAN, PBB, G20, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Melalui keanggotaan ini, Indonesia memperjuangkan isu-isu seperti perdamaian, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
2. Peran dalam ASEAN: Sebagai anggota pendiri ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah kebijakan kawasan, khususnya terkait keamanan regional, kerja sama ekonomi, dan penyelesaian konflik seperti di Myanmar.
3. Netralitas dan Diplomasi Aktif: Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak berpihak pada kekuatan besar manapun, tetapi tetap terlibat secara aktif dalam menyelesaikan isu-isu global seperti krisis Palestina dan perubahan iklim. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia untuk menjadi mediator dalam berbagai konflik internasional.
4. Kerja Sama Ekonomi Global: Indonesia fokus pada penguatan ekonomi nasional melalui kerja sama internasional, seperti perjanjian perdagangan dengan negara-negara G20 dan peningkatan ekspor ke berbagai pasar internasional. Indonesia juga terlibat dalam berbagai perjanjian ekonomi kawasan, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
5. Diplomasi Maritim: Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mengedepankan diplomasi maritim untuk memperkuat keamanan dan kerja sama ekonomi di wilayah Samudera Hindia dan Pasifik, termasuk inisiatif Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
6. Isu Global dan Hak Asasi Manusia: Indonesia kerap memposisikan dirinya sebagai negara yang mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di kancah global, termasuk keterlibatan dalam mengatasi isu-isu seperti hak-hak pengungsi dan penanganan bencana kemanusiaan.
Melalui langkah-langkah ini, Indonesia berupaya meningkatkan peran dan pengaruhnya dalam membentuk tatanan politik global, sembari menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika kekuatan global.
Peran diplomasi RI melalui Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung langkah strategis Indonesia dalam ekosistem politik global. Sebagai ujung tombak diplomasi negara, Kemlu memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan luar negeri yang sejalan dengan kepentingan nasional dan posisi Indonesia di dunia internasional. Berikut beberapa peran strategis Kemlu dalam konteks langkah-langkah tersebut:
1. Perumusan dan Pelaksanaan Diplomasi Multilateral: Kemlu aktif mengoordinasikan peran Indonesia di berbagai forum multilateral, seperti ASEAN, G20, PBB, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kemlu memastikan Indonesia berkontribusi dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan, serta menyuarakan kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang.
2. Koordinasi dengan ASEAN: Kemlu memainkan peran utama dalam memimpin diplomasi Indonesia di ASEAN. Ini termasuk upaya memperkuat kerja sama kawasan dalam bidang ekonomi, keamanan, dan politik, serta memastikan stabilitas regional, khususnya dalam isu-isu seperti Laut China Selatan dan konflik internal di negara-negara ASEAN, seperti Myanmar.
3. Implementasi Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif: Kemlu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia diterapkan secara efektif. Ini dilakukan dengan mengelola hubungan bilateral dan multilateral tanpa berpihak pada kekuatan global manapun, namun tetap berperan aktif dalam penyelesaian masalah internasional, termasuk mediasi dalam konflik internasional.
4. Diplomasi Ekonomi: Kemlu berperan penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi internasional, termasuk mengoordinasikan negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan mengembangkan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam konteks ini, Kemlu membantu membuka peluang pasar baru bagi produk-produk Indonesia serta menarik investasi asing.
5. Diplomasi Maritim dan Keamanan Regional: Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kemlu menggalang kerja sama dengan negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik. Kemlu juga terlibat dalam pengelolaan isu-isu keamanan maritim dan menjaga stabilitas di perairan strategis, termasuk dalam sengketa Laut China Selatan.
6. Peran dalam Advokasi Hak Asasi Manusia dan Isu Global: Kemlu memainkan peran penting dalam mengadvokasi isu-isu hak asasi manusia di forum internasional. Ini mencakup keterlibatan dalam penyelesaian krisis kemanusiaan, isu pengungsi, serta promosi toleransi dan perdamaian global. Kemlu juga mendorong diplomasi untuk mengatasi isu-isu global seperti terorisme, perubahan iklim, dan bencana alam.
7. Memperkuat Kerja Sama Internasional: Kemlu secara aktif membangun dan memperkuat jaringan kerja sama internasional melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan kerja sama bilateral serta multilateral. Ini penting dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat, lembaga internasional, dan organisasi regional untuk mencapai kepentingan nasional.
Melalui peran-peran ini, Kemlu mendukung langkah-langkah strategis Indonesia dalam memperkuat posisinya di ekosistem politik global, sekaligus melindungi kepentingan nasional dan mewujudkan visi Indonesia di kancah internasional.
<Kin/geobdg>
