BANDUNG — Kembali, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Meminta para penyuluh agama dan penghulu agar bisa lebih berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. Hal itu, terungkap saat arahan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE.2 Tahun 2024. Tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama dan Penghulu dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah.
Untuk Suratnya langsung ditandatangani oleh Menag RI Yaqut Cholil Qoumas pada 5 April 2024 (sebelum lebaran).
“Ya, dalam rangka mendukung Program Prioritas Pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan melestarikan lingkungan hidup. Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta para Penyuluh Agama dan Penghulu ikut berperan aktif. Terutama dalam proses sosialisasi dan edukasi,” ungkap Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik. Wibowo Prasetyo di Jakarta, dikutip kemenag.go.id, Kamis (18/4/2024).
Menurutnya Wibowo, ada empat program yang dimandatkan dalam surat edaran. Agar para penyuluh agama dan penghulu ikut berperan aktif dalam sosialiasi dan edukasi. Keempat program itu adalah penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup.
Kementerian Agama, katanya, di bawah kepemimpinan Gus Men Yaqut terus berupaya memperkuat peran penyuluh agama dan penghulu di tengah masyarakat. Bersama para da’i dan da’iyah, Kemenag, melalui penyuluh agama dan penghulu. Terus meningkatkan kualitas bimbingan keagamaan guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, lahir dan batin.
“Penyuluh agama, penguhulu, da’i, dan da’iyah ada pada tiap lapisan masyarakat. Suara mereka didengar dan dapat mempengaruhi pemahaman bagaimana masyarakat bersikap,” paparnya.
“Mereka merupakan aktor strategis dalam peran mengedukasi publik. Baik terkait upaya penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan hidup,” tandasnya.
Wibowo menambahkan, Surat Edaran Menag juga memberi mandat kepara para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan pelaporan atas kegiatan dimaksud sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi.
“Proses pembinaan dan monitoring dalam implementasi edaran ini dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh penyuluh agama dan penghulu berperan aktif dalam mendukung program prioritas pemerintah,” tukasnya. <Anto/geobdg>
