BANDUNG–Integrasi dan satu basis data menjadi salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang sama maka intervensi program dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara optimal.
“Permasalahan utama kemiskinan yakni data. Data yang berbeda Itulah menjadi cikal-bakal intervensi kemiskinan kurang berjalan maksimal. Maka kita harus memastikan datanya satu,” ujar Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung di Teras Sunda Cibiru, Rabu (12/6).
Ia menyebut, satu data kemiskinan ini sangat penting jika bisa menampilkan data secara aktual atau real time. Terlebih Kota Bandung memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen sesuai target pemerintah pusat.
Saat ini, data kemiskinan masih menggunakan tiga basis data yang berbeda yakni Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Menurut Bambang, satu data tersebut akan dituangkan ke dalam Keputusan Wali Kota terkait satu data kemiskinan sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program intervensi kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemkot Bandung menerapkan tiga strategi yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan Penurunan jumlah kantong kantong kemiskinan.<ds/geobdg>
