TAIPEI–Demokrasi bukanlah kejahatan dan otokrasi adala kejahatan yang sebenarnya, kata Presiden Taiwan Lai Ching-te pada Senin (24/6). Ia melontarkan hal itu setelah Tiongkok mengancam akan menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus ekstrem bagi separatis kemerdekaan Taiwan yang keras kepala.
Tiongkok, yang memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Lai, yang mulai menjabat bulan lalu, dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang separatis, dan melakukan latihan perang tak lama setelah pelantikannya.
Menurut Reuters, pada hari Jumat, Tiongkok meningkatkan tekanannya terhadap Taiwan dengan mengeluarkan pedoman hukum baru untuk menghukum mereka yang dianggap mendukung kemerdekaan formal pulau tersebut, meskipun pengadilan Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi atas pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.
Ketika ditanya tentang tindakan Tiongkok pada konferensi pers di kantor kepresidenan di Taipei, Lai terlebih dahulu menegaskan kembali simpatinya terhadap banjir baru-baru ini di Tiongkok selatan sebelum menjawab.
“Saya ingin menekankan bahwa demokrasi bukanlah sebuah kejahatan, otokrasilah yang merupakan kejahatan yang sesungguhnya. Tiongkok sama sekali tidak punya hak untuk memberikan sanksi kepada rakyat Taiwan hanya karena posisi yang mereka pegang. Terlebih lagi, Tiongkok tidak punya hak untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Taiwan dengan melintasi perbatasan,” kata Lai.<ds/geobdg>
