BANDUNG — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan ketentuan ini dalam Peraturan Menteri Keuangan No.47 Tahun 2024. Tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 70/2017, tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan. Hal itu, tentunya untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia.
Dalam Pasal 10A PMK 47/2024 telah disebutkan bahwa lembaga keuangan pelapor dilarang. Untuk memberi layanan pembukaan rekening baru dan transaksi bagi nasabah menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan. Dan dokumentasi, seperti diatur dalam Pasal 9 PMK 70/2017.
“Lembaga keuangan pelapor tak diperbolehkan melayani pembukaan Rekening Keuangan Baru. Bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama. Hal itu, bagi yang menolak untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,” paparnya.
Pasal 10A itu merujuk ketentuan Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan dan Dokumentasi dalam Pasal 9 PMK 70/2017. Pasal 9 menyebut lembaga keuangan pelapor wajib melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan. Tentunya, yang dimiliki oleh orang pribadi atau entitas Negara Domisili. Dari orang pribadi atau entitas tersebut merupakan Yurisdiksi Asing.
Ayat 5 Pasal 9 juga menegaskan dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak. Lembaga keuangan pelapor yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia. Harus memberikan terjemahan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia.
Sedangkan, dalam Pasal 10A PMK 47/2024, juga menekankan bahwa ketentuan larangan pemberian layanan buka rekening baru. Dan transaksi itu harus diterapkan lembaga keuangan sejak orang pribadi dan/atau entitas atau pemegang Rekening Keuangan Lama, Namun, bila menolak untuk mematuhi ketentuan prosedur identifikasi.
Transaksi tak boleh dilayani itu termasuk setoran, penarikan, transfer. Kemudian pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan. Selain itu pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal, smpai penutupan polis baru.
Pemegang Rekening
Kegiatan transaksi lainnya juga termasuk dalam larangan ini bagi pemegang Rekening Keuangan Lama. Pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan lembaga jasa keuangan (LJK) Lainnya dan/atau Entitas Lain.
Tapi, ketentuan larangan itu tak berlaku untuk transaksi pemenuhan kewajiban sudah diperjanjikan sebelumnya. Tentunya, antara pemilik Rekening Keuangan Lama dengan lembaga keuangan pelapor. Lalu penutupan rekening, atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain ketentuan itu, Pasal 30A PMK 47/2024 juga melarang setiap orang melakukan kesepakatan. Bahkan dan atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya, yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Setiap orang dilarang melakukan persekongkolan menutupi akses informasi perpajakan ke DJP. Hal itu, termasuk lembaga jasa keuangan (LJK), LJK Lainnya; Entitas Lain; pimpinan dan/atau pegawai LJK. Pimpinan dan/atau pegawai LJK lainnya; pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain; Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi. Pemegang Rekening Keuangan Entitas; penyedia jasa; perantara; dan/atau pihak lain.
Bila terjadi kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan mengatur mengenai akses informasi keuangan. Hal itu, untuk kepentingan perpajakan, berlaku ketentuan khusus.
Ketentuan itu yakni kesepakatan dan/atau praktik tersebut dianggap tak berlaku dan/atau tidak terjadi. Serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tetap harus dipenuhi oleh setiap orang.
Direktur Jenderal Pajak pun memiliki wewenang baru dalam PMK itu untuk menentukan kesepakatan dan/atau praktik. Sebagai suatu kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
“Tentunya, juga untuk memperoleh informasi keuangan, termasuk keterangan dan/atau informasi lainnya. Hal itu,yang berkaitan dengan kesepakatan dan/atau praktik seperti dimaksud,” dikutip dari PMK 47/2024. <Anto/geobdg>
