BANDUNG — Menag Nasaruddin Umar kembali berkunjung ke Arab Saudi,. Hal itu, untuk menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Haji (KUH) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Rakor ini, membahas berbagai hal terkait persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.
Rakor dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Gugun Gumilar. dan Bunyamin. Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid,. Dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Baca Juga: Nilai Tukar Dolar AS Turun ke Rp 15.850, Rupiah Menguat
“Alhamdulillah, kita melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji di tahun 2025,” kata Menag di Jeddah. Kita mempersamakan wawasan dan visi ke depan, terutama yang berkaitan dengan haji dan umrah,” paparnya.
Rakor ini, diawali dengan laporan terkait evaluasi, timeline, dan progres persiapan penyelenggaran haji 2024. Laporan disampaikan secara bergantian oleh Dubes RI Abdul Aziz, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, dan Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary. Berikutnya Kepala BP Haji Gus Irfan mengenalkan badan yang dipimpinnya dan progres penyiapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) nya.
Nasrullah misalnya, melaporkan sejumlah kebijakan baru diberlakukan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2025. Seperti, kontrak layanan jangka panjang untuk kesinambungan kualitas pelayanan. Dan kontrak paket khusus (transportasi dan akomodasi Masyair), bagi petugas haji di Masyair.
Layanan Sesuai Standar
Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid menyampaikan update persiapan tim layanan luar negeri. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dari sisi pendanaan. Sedangkan Konjen RI Yusron Ambary menyampaikan terkait tugas pelindungan jemaah, sosialisasi beragam jenis visa haji. Dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Insya Allah kami bekerja sama dengan BP Haji Gus Irfan, BPKH, Dubes RI, Konjen RI. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita berharap pelaksanaan haji yang akan datang akan lebih rapi dan lebih ideal,” tukasnya.
“Kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau dan insya Allah kita juga akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di masa mendatang. Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini akan melahirkan pelaksanaan lebih baik di masa mendatang,” tambahnya.
Tim Penyedia Layanan Haji rencananya akan mulai melaksanakan tugasnya di Arab Saudi. Menurut Nasaruddin, berpesan agar tim bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Dia berharap kelemahan sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan lebih awal.
“Kita juga harus melakukan penyesuaian dengan kebijakan Arab Saudi. Sebab urusan haji bukan hanya diatur oleh Indonesia. Kita harus berkolaborasi dengan Pemerintah Saudi Arabia. Jadi harus ada simetris antara Kebijakan Kemenag RI dan Kementerian Haji di Saudi,” ucapnya.
Menag sangat mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan tim Ditjen PHU dan KUH KJRI Jeddah.
“Teman-teman ini saya berterima kasih karena sudah proaktif untuk melakukan lobi-lobi dan pendekatan. Bahkan sudah melakukan sejumlah langkah. Hal ini yang kita harapkan,” imbuh Nasaruddin
“Teman-teman di sini sudah melakukan sesuatu yang memang harus dikerjakan. Jangan ketinggalan dengan negara lain karena terlambat satu hari itu besar artinya untuk yang akan datang,” tandasnya. <Anto/geobdg>
