Oleh: Rudi Martiawan
Diskontruksi politik Indonesia dalam dinamika global merupakan topik yang relevan dan menarik untuk dibahas, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara berkembang dengan peran penting di kancah internasional. Diskontruksi politik di sini merujuk pada upaya untuk mengurai dan memahami kembali struktur politik yang ada, mengevaluasi kebijakan-kebijakan, serta memahami interaksi antara faktor domestik dan global dalam membentuk lanskap politik Indonesia.
Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, memiliki dinamika politik yang kompleks dan terus berkembang. Pasca reformasi 1998, sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, berpindah dari rezim otoriter menuju demokrasi yang lebih inklusif. Namun, perjalanan demokrasi ini tidaklah tanpa tantangan. Korupsi, politik identitas, dan ketidakstabilan ekonomi merupakan beberapa isu yang terus mengemuka dan mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri.
Di sisi lain, globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap politik domestik. Arus informasi yang cepat, globalisasi ekonomi, dan interaksi internasional mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negeri. Oleh karena itu, penting untuk mendiskontruksi politik Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika global yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh politik domestik.
Diskontruksi politik Indonesia dalam dinamika global memerlukan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan analisis domestik dan internasional. Penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat institusi demokrasinya, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta mengadopsi kebijakan luar negeri yang adaptif namun berdaulat. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi tantangan global secara efektif sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan nasional.
Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk akademisi dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berperan dalam proses demokrasi. Diskontruksi politik yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan nasional dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih stabil dan sejahtera di tengah dinamika global yang terus berubah.
- Perubahan Kebijakan dan Adaptasi Terhadap Globalisasi
Globalisasi telah mengubah lanskap politik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Arus informasi yang cepat, integrasi ekonomi, dan interaksi internasional mempengaruhi kebijakan domestik. Dalam konteks ini, kebijakan Indonesia harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan tekanan global. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Syamsul Maarif (2021) menekankan bahwa globalisasi membawa tantangan baru bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan luar negeri yang adaptif namun tetap berdaulat adalah kunci untuk menghadapi tekanan global tanpa mengorbankan kepentingan nasional . Kemudian Thomas Carothers (2022) menambahkan bahwa Indonesia harus memainkan peran strategis di kawasan Asia-Pasifik melalui kebijakan luar negeri yang pragmatis dan non-blok. Ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok . - Memperkuat Institusi Demokrasi dan Partisipasi Publik
Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik signifikan dari rezim otoriter menuju demokrasi. Namun, tantangan seperti korupsi dan politik identitas masih menghambat kemajuan demokrasi. Memperkuat institusi demokrasi dan memastikan partisipasi publik adalah langkah penting dalam diskontruksi politik. Amartya Sen (2020) berpendapat bahwa demokrasi tidak hanya tentang prosedur elektoral tetapi juga tentang keadilan sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Sen menekankan bahwa memperkuat institusi demokrasi dan partisipasi publik di Indonesia adalah kunci untuk mendiskontruksi politik yang lebih inklusif dan adil . Selanjutnya, Purnomo Yusgiantoro (2023) menyatakan bahwa stabilitas politik dalam negeri perlu diperkuat melalui institusi yang kredibel dan partisipasi aktif masyarakat. Ini akan menciptakan dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan global dan menjaga kepentingan nasional . - Keamanan Nasional dan Dinamika Global
Dalam konteks dinamika global, keamanan nasional menjadi isu penting. Persaingan antara kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok mempengaruhi stabilitas kawasan dan berdampak pada kebijakan pertahanan Indonesia. Penguatan keamanan nasional adalah bagian dari strategi politik yang berkelanjutan. Purnomo Yusgiantoro (2023) menekankan bahwa Indonesia harus memperkuat pertahanan nasionalnya untuk menghadapi dinamika global yang tidak stabil. Ini termasuk meningkatkan kapasitas militer dan kerjasama internasional dalam bidang pertahanan . Sedangkan, Thomas Carothers (2022) menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang pragmatis memungkinkan negara ini untuk tetap relevan dan kuat di tengah persaingan kekuatan besar. Ini akan membantu Indonesia mempertahankan kedaulatan dan stabilitas nasionalnya . - Tata Kelola Pemerintahan dan Anti-Korupsi
Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia dalam upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Syamsul Maarif (2021) berpendapat bahwa pemberantasan korupsi adalah kunci untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta . Amartya Sen (2020) juga menekankan bahwa keadilan sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan adalah cara efektif untuk mengurangi korupsi. Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Pada kesimpulannya diskontruksi politik Indonesia dalam dinamika global adalah upaya yang kompleks namun krusial untuk memastikan kemajuan demokrasi dan stabilitas nasional. Dengan memperhatikan argumen para ahli terbaru, terlihat jelas bahwa Indonesia perlu menyeimbangkan antara adaptasi terhadap tekanan global dan menjaga kepentingan nasional.
Memperkuat institusi demokrasi, partisipasi publik, keamanan nasional, dan tata kelola pemerintahan adalah langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan ini. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, Indonesia dapat menghadapi tantangan global secara efektif dan memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan nasional.
*) Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fisip-Unpas
