BANDUNG — Kabar baik menyelimuti Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR yang sudah membahas laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji 2024 M. Dari pembahasan itu, diketahui bahwa dana efisiensi haji 2024 mencapai lebih dari Rp601 miliar.
Dana efisiensi itu, menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Menag Nasaruddin Umar. Dalam Raker bersama Komisi VIII DPR di Jakarta. Rapat ini diikuti juga oleh pihak Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BPKH, dan Maskapai Garuda Indonesia.
Menag Nasaruddin Umar menyampaikan Catatan atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (CaLPK) tahun 1445H/2024M per 31 Agustus 2024. “Alhamdulillah, bisa kami disampaikan bahwa perhitungan sementara dana efisiensi, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Kini, tercatat sebesar Rp601.297.789.718,” ucap Menag di Jakarta, dilansir Kemenag.go.id, Rabu (30/10/2024).
Hal itu rapat menyebutkan bahwa, Komisi VIII DPR RI bisa memaklumi efisiensi yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Tentunya, dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang diserahkan oleh Kementerian Agama.
“Dengan berakhirnya pembahasan ini, kita telah dapat melakukan pembahasan penyelenggaraan haji 2025. Hal itu, tentunya kini suda bisa memulai pembahasan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H. Atau haji tahun 2025 Masehi tahun depan,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.
Komisi VIII DPR berharap pemerintah dan lembaga dapat melakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/ 2025 M. “Ya, Pemerintah dan lembaga terkait untuk (melakukan) perbaikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 2025 nanti,” tandasnya. <Anto/geobdg>
