BANDUNG BARAT — Demi wujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa maksimal. Hal itu, serta mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) sudah diraih sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sepakat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp125 miliar untuk iuran kepesertaan Program JKN. Khususnya bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (BP Pemda) Tahun 2025. PBPU. Dan BP Pemda ini merupakan peserta dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas tiga. Dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
”Ya, untuk data peserta sejumlah 276.750 jiwa termasuk ke dalam peserta JKN kategori PBPU dan BP Pemda. Hal itu, sudlah dilakukan verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah. Data ini termasuk juga alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandungnya,” katanya. Hal itu dikatakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi dan KBB, Cecep Heri Suhendar. Saat ditemui di ruang Bupati Bandung Barat usai penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Tahun 2025, Selasa (31/12).
“Tentunya juga sudah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda terhitung sejak bayi tersebut dilahirkan,” paparnya.
Data peserta PBPU dan BP Pemda ini, kata dia, dari awal telah ditetapkan by name by address akan didaftarkan. Sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP elektronik. Dan alamat peserta di dalam data kependudukan wilayah. Data ini, sesuai hasil akses data diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada BPJS Kesehatan.
“Untuk data peserta JKN segmen PBPU dan BP Pemda ini, kami lakukan pembaharuan dan validasi pengecekan NIK KTP elektronik peserta. Langkah ini merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Program JKN di tahun 2025,” tukas Cecep.
Komitmen Pertahankan UHC
Komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini, kata cecep, untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC). Tentunya, melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja PBPU dan BP Tahun 2025 ini, patut diberikan apresiasi. Hal itu, bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa terkecuali mendukung terselenggaranya Program JKN dengan baik.
“PJ Bupati dan seluruh jajaran OPD sangat baik koordinasinya dengan pihak kami sehingga terjalin hubungan antar lembaga baik. Kami berharap sinergi ini terus dipertahankan sehingga Program JKN dapat berjalan dengan maksimal. Dan seluruh masyarakat Bandung Barat terus dapat mengakses layanan kesehatan yang baik dan tanpa diskriminasi,” imbuhnya.
Sementara itu, PJ Bupati Bandung Barat, Ade Zakir menjelaskan anggaran yang dipergunakan untuk dukungan penyelenggaraan Program JKN tahun 2025 ini. Tentunya bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Hal itu, juga agar Kabupaten Bandung Barat tetap mempertahankan predikat cakupan jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
”Hingga dengan saat ini, cakupan kepesertaan Program JKN di Kabupaten Bandung Barat berada di angka 97,90 persen. Untuk jumlah kepesertaan aktif juga terus meningkat, kenaikan jumlah capaian kepesertaan,” terangnya.
“Hal ini, menandakan semakin banyak masyarakat Kabupaten Bandung Barat bisa memanfaatkan layanan JKN . Dan dijamin oleh Pemerintah melalui PBPU dan BP Pemda serta PBI JK. Jika kita kembali pada tujuan UHC ini untuk memastikan setiap orang memiliki akses adil. Komprehensif, dan bermutu terhadap layanan kesehatan,” ujar dia.
Masyarakat Terlindungi
Dia juga berharap sinergi baik ini dapat terus terjalin sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat terlindungi hak kesehatannya. Kemudian, kata dia, segala upaya tim dikerahkan untuk peningkatan kualitas layanan JKN. Tidak terkecuali mempertahankan dan meningkatkan capaian UHC kepesertaan Program JKN.
”Kami berharap dengan kualitas layanan baik maka akan menciptakan peningkatan kepuasan masyarakat. Semoga ke depannya komitmen kami untuk terus mendukung penuh Program JKN dengan mempertahankan UHC terus terjaga. Kami juga berharap saling bersinergi dan mendukung sehingga apa ymenjadi cita-cita bersama dapat tercapai. Hal itu, baik cita-cita Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun cita-cita BPJS Kesehatan,” pungkasnya. <Anto/geobdg>.
