BANDUNG — Pemerintah akan terus melaksanakan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi. Sebagai sumber energi alternatif utama dalam proses transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.
Cadangan gas bumi di dalam negeri jumlahnya cukup besar dengan harga yang kompetitif bila dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya. Kini, pengelolaan gas bumi oleh Pemerintah akan lebih diprioritaskan untuk mendukung pembangunan nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diwakili oleh Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Rizal Fajar Muttaqin. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan gas bumi nasional, Pemerintah terus berupaya melaksanakan peningkatan kegiatan eksplorasi. Untuk menemukan cadangan baru, optimalisasi produksi gas bumi dan pengembangan infrastruktur secara kontinyu.
“Tentunya hal ini dilakukan untuk menunjang penyaluran gas bumi dalam negeri. Agar sejalan dengan kebutuhan gas bumi,” katanya, dikutip dari laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kamis 21 Maret 2024.
Rizal menuturkan, Pemerintah akan terus mendorong seluruh badan usaha gas bumi untuk membangun infrastruktur secara terintegrasi. Meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi, LNG receiving terminal serta moda non pipa lainnya sehingga dapat dimanfaatkan lintas sektor.
“Ya, selain itu dilakukan pula penataan demand yang dekat dengan potensi suplai. Atau infrastruktur gas bumi mengikuti prinsip people follow energy. Sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi serta memberikan insentif untuk sektor-sektor tertentu. Juga berdampak signifikan terhadap nilai tambah dan multiplier effect perekonomian nasional,” paparnya.
Kini cadangan gas bumi Indonesia, katanya, lebih banyak dari pada cadangan minyak. Tapi produksi gas Indonesia diperkirakan akan menurun dalam beberapa tahun mendatang disebabkan oleh penurunan alami sumur-sumur gas eksisting.
Pemerintah terus melakukan pencarian terhadap lapangan-lapangan gas baru. Melalui proses eksplorasi namun hal tersebut membutuhkan waktu dan investasi yang cukup besar. Dalam sepuluh tahun ke depan, diproyeksikan konsumen gas terbesar datang dari sektor industri, dan diikuti oleh sektor ketenagalistrikan dan pupuk.
“Existing Supply yang berasal dari lapangan-lapangan yang saat ini berproduksi dapat memenuhi kebutuhan gas bumi yang telah terkontrak. Apabila Project Supply dan Potential Supply onstream sesuai perencanaan,
maka diperkirakan masih terdapat potensi gas untuk memenuhi kebutuhan domestik,” tutur Rizal.
Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, konsumen gas terbesar dalam negeri saat ini adalah industri. Yaitu sebesar 30,83%, listrik sebesar 11,82% dan pupuk sebesar 11,72%. Sedangkan sebesar 22,18% gas diekspor dalam bentuk LNG. Sebanyak 8,45% diekspor melalui pipa dengan total konsumsi gas pada akhir tahun 2023 mencapai 5.868 BBUTD.
Rizal juga menyampaikan, sejak tahun 2012, pemanfaatan gas domestik lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor. Dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia diperkirakan masih melakukan ekspor gas bumi, terutama untuk memenuhi kontrak-kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
“Tetapi, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan gas. Untuk keperluan domestik dan secara bertahap mengurangi ekspor guna menjaga ketahanan dan kemandirian energi serta mendukung pertumbuhan ekonomi,” tandas Rizal.
Rizal juga menjelaskan bahwa Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi dalam mendukung tata kelola gas bumi di Indonesia. Baik itu di sisi hulu maupun hilir, mulai dari Undang-undang momor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang no. 30 tahun 2007. Tentang Energi, Peraturan Pemerintah no. 79 tahun 2014. Tentang Kebijakan Energi Nasional, serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM sebagai turunannya.
<Anto/geobdg>
