BANDUNG — Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, beri penghargaan bagi kepala daerah. Terutama bagi daerah yang berhasil meraih Predikat Universal Health Coverage (UHC), pada Kamis, 8 Agustus 2024. Penghargaan diberikan untuk 33 Provinsi dan 460 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia di berikan pada acara UHC Awards. Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya di Program JKN.
Dalam acara itu, Ma’ruf Amin ucapkan rasa terima kasih pada seluruh Pemerintah daerah, yang sudah berkomitmen dan mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di setiap daerah ini, menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Ya, pencapaian ini tak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, Kementerian/lembaga dan seluruh Pemerintah daerah. Dalam upaya mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya. Bisa terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” kata Ma’ruf Amin.
Dia juga menuturkan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan. Bahwa setiap warga negara bisa mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.
Pengakuan Dunia
Hal itu, Indonesia juga memperoleh pengakuan dunia internasional yakni International Social Security Association (ISSA). Penghargaan itu, diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global. Tentunya, sebagai negara serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
“UHC sangat penting agar memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini, yang sejalan dengan prinsip kami. Dalam mencapai UHC, tentu melibatkan berbagai upaya signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat. Dan harus memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” tutur Mohammed Azman.
Miliki Akses Layanan Kesehatan
Semnetara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengutarakan rasa syukur dan terima kasihnya. Pada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN.
Ali Gufron juga menambahkan, bahwa capaian UHC diberbagai daerah merupakan bentuk implementasi. Tentunya, dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022. Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 sudah mencapai 276.520.647 jiwa. Atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Tentunya, pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan. Tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” ucap Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan itu, (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat. Di Daerah Belum tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan. Hal itu, baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp 40,7 triliun. Sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” tandasnya.
Deteksi Dini Katastropik
Ghufron juga menjelaskan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan sudah menggelontorkan Rp34,7 triliun. Hal ini, untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
“Ya, penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” imbuh Ghufron.
Ghufron juga menyampaikan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.
“Aplikasi Mobile JKN ini menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN. Seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan. Kemudian konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat.
“Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis. Memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama,” ucap Ghufron.
Selain itu, Ghufron menuturkan fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter. Di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan pernah dijalani.
Dengan demikian, dokter bisa memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.
“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun. Sedangkan pada tahun 2023 angkanya meningkat jadi 606,7 juta pemanfaatan. Atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini, menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN,” ujar Ghufron.
Peoleh WTP 10 kali
Ghufron juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.
“Alhamdulillah, pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik. Serta menjalankan Program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas,” kilahnya.
Mengelola jaminan kesehatan, kata dia, tentunya untuk ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat terus meningkat.
Dengan Program JKN ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia juga semakin baik.
“Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya. Sebagai peserta JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang sudah meraih predikat UHC, diharapkan untuk bisa mempertahankan. Dan memastikan bahwa seluruh penduduk sudah didaftarkan sebagai peserta JKN,” tukas Ghufron.
Dalam perhelatan akbar UHC Award Tahun 2024 itu. Pemerintah Daerah Kota Bandung menjadi salah satu penerima UHC Award. Hal itu, Kota Bandung sudah mencapai UHC sejak 1 Januari 2018 dan berhasil mempertahankan selama 7 tahun berturut-turut.
Berdasarkan data Kepesertaan BPJS Kesehatan per Agustus 2024. Hampir seluruh penduduk ber-KTP Kota Bandung di Indonesia mencapai 2.569.107 jiwa sudah menjadi peserta JKN. Dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80,45% atau sekitar 2.066.812 jiwa.
Selain itu BPJS Kesehatan Cabang Bandung juga sudah menjalin kerja sama dengan 197 FKTP. Dan 48 FKRTL untuk memastikan akses layanan kesehatan di Kota Bandung bisa terpenuhi. <Anto/geobdg>
