BANDUNG – BPJS Kesehataan bersama BP Jamsostek dan Dewan Jaminan Sosial Nasional . Dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pemahaman Guru Modul P5. Muatan Jaminan Sosial kepada Tenaga Pendidik di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V. Tentunya, diikuti 40 sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Barat sebagai perwakilan terpilih.
Asisten Deputi Bidang Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Niken Ariati. Menyampaikan bahwa hadirnya Undang-Undang No.40, tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal ini, merupakan bentuk perhatian dari pemerintah. Untuk memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kepada seluruh warganya.
“Untuk melaksanakan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyelenggara melalui UUNo.24 Tahun 2011. Hal itu, merupakan proses panjang menguras tenaga dan pikiran demi menjalankan amanah konstitusi,” kata Niken.
Sistem Perlindungan Sosial
Jaminan sosial merupakan konsep yang mendasar dalam sistem perlindungan sosial. Tujuannya, untuk melindungi individu dan keluarganya dari risiko ekonomi dan sosial. Tentunya, dapat timbul kapanpun dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD tahun 1945. Pasal ini mengakui bahwa setiap warga berhak. Untuk memperoleh jaminan sosial yang sistemnya dikembangkan oleh negara bagi seluruh rakyat.
“Pentingnya konsep sistem jaminan sosial ini, maka perlu dimantapkan sedini mungkin. Bagi generasi muda disekolah-sekolah melalui modul pembelajaran, kegiatan kini sedang digalakkan.. Kegiatan ini dapat menjadi pondasi agar generasi muda lebih paham akan konsep gotong royong,” papar dia.
“Sistem jaminan sosial yang perlu didukung dan dijalankan bersama. Negara menyediakan fasilitas perlindungan bagi masyarakat melalui sistem jaminan sosial. Dengan begitu mari kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Niken.
Modul Muatan
Sedangkan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Greisthy E.L. Borotoding. Dia mengaku bahwa dengan adanya Modul Muatan Jaminan Sosial bagi para pelajar. Tentunya dapat meningkatkan literasi dikalangan pelajar dan menciptakan kesadaran yang lebih luas. Tentang pentingnya sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Setelah sosialisasi ini, semoga bisa memberikan pemahaman yang sama dan selaras bagi Tenaga Pendidik. Mengenai sistem jaminan sosial, baik itu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Maupun Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian. Dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutan product knowledge tentang jaminan sosial itu melalui implementasi Modul P5 di sekolah,” ungkapnya.
Ada sembilan aktivitas projek dalam Modul Projek Muatan Jaminan Sosial. Antara lain pengenalan, manfaat, hak dan kewajiban, jelajah perlindungan. Lalu mekanisme kepesertaan jaminan sosial demi keamanan masa depan, transformasi jaminan sosial. Kemudian eksplorasi, awareness melalui media fisik atau digital, dan social fest.
Kelompok Pelajar
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Penyiapan Monitoring & Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Indra Budi Sumantoro. Dia memaparkan bahwa setiap warga negara memiliki hak sama. Hal ini untuk mendapatkan semua bentuk perlindungan dan jaminan sosial. Salah satunya yak ni perlindungan Program JKN. Hal ini sudah seharusnya dipahami oleh masyarakat sejak dini. Untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan sosial.
“Diperlukan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi kelompok pelajar. Dari usia dini hingga sebagai calon peserta jaminan sosial di masa depan, salah satunya melalui kurikulum pendidikan. Hal itu, agar literasi mengenai jaminan sosial bisa diketahui secara komprehensif dan menyeluruh,” tukas dia.
Harapannya, sekolah dan guru penggerak bisa mempraktikkan Modul Projek Muatan Jaminan Sosial ini. Bagi peserta didiknya agar dapat menjadi generasi penerus yang peduli terhadap jaminan sosial. Serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal itu, untuk mendorong pembangunan SDM Indonesia yang lebih berkualitas. <Krisbianto/gobdg>
