CIMAHI — PENCEGAHAN dan penanganan stunting menjadi salah satu program yang diutamakan dalam pelaksanaan 10 program pokok Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Hal itu, berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peran kader melalui pengembangan atau pengorganisasian masyarakat.
Pj. Ketua TP PKK Kota Cimahi Ir. Hj. Diah Dicky Saromi, MT mengungkapkan bahwa TP PKK berkewajiban untuk secara konsisten mengiringi dan mendukung garis kebijakan program pemerintah, termasuk dalam upaya mengatasi stunting.
“Ya, sebagai mitra kerja strategis pemerintah, Tim Penggerak PKK haruslah mampu menjadi pelopor dan pembaharu yang inspiratif,” ungkapnya.
Menurut Diah, pola pendekatan pemberdayaan keluarga yang bertumpu pada penggerakan peran serta masyarakat menjadi ciri khas TP PKK dalam berbagai aspek pembangunan. Hal tersebut, modal sosial yang besar dalam proses pembangunan, karena penggerakan dan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu adalah prinsip dasar dari gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi, jumlah balita stunting per November 2023 sebanyak 2.890 anak. Kelurahan Melong, Cibabat, dan Cigugur Tengah merupakan 3 kelurahan dengan jumlah balita stunting terbanyak. Berdasarkan koordinasi dengan Dinkes, Kelurahan Melong menjadi prioritas intervensi.
Berdasarkan pengalaman empirik, kata Diah, anak-anak dengan gangguan stunting tidak hanya terjadi di tengah keluarga sederhana, melainkan juga bisa terjadi di tengah keluarga berkecukupan.
“Hal ini mencerminkan, persoalan stunting bukan hanya isu ketidakmampuan, tetapi juga tentang minimnya awareness atau kepedulian terhadap persoalan ini dan pola pengasuhan balita yang tidak tepat,” paparnya.
Pj. Ketua TP PKK Kota Cimahi Ir. Hj. Diah Dicky Saromi, MT
Kolaborasi Pentahelix
Menurut Diah, untuk pencegahan stunting di Kota Cimahi dilakukan kolaborasi pentahelix, di antaranya dengan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) dengan pendekatan calon pengantin melalui tokoh agama. Pelibatan ASN sebagai Binwil sesuai SK Wali Kota Cimahi. Salah satunya adalah
MoU dengan Kemenag Kota Cimahi. Ada juga kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cimahi, sebagai bunda asuh anak stunting, serta Satgas Percepatan Penurunan Stunting (Pusat, Provinsi dan Kota Cimahi).
“TP PKK melakukan pendampingan gizi seimbang kaya protein hewani dan pemanfaatan daun kelor untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Ada juga Unjani yang memberi bibit daun kelor dan edukasi pemanfaatan daun kelor dan konsumsi gizi dan pangan seimbang beragam serta kaya protein hewani,” tandasnya.
“Hal itu, seperti para mahasiswa Unjani juga terlibat pengukuran dan edukasi dalam rangka peningkatan status gizi auditee,” tuturnya.
Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan bisa terwujudnya zero new stunting, serta angka prevalensi stunting di bawah 14% tahun 2024. Metode yang dilakukan di antaranya dengan adanya aplikasi di website yang menyajikan infografis data Keluarga Berisiko Stunting per-kelurahan dan Edukasi Pencegahan Stunting “SAPPEUTING EMAS” (Sarana Aplikasi Percepatan Penurunan Stunting dan Edukasi Masyarakat).
“SAPPEUTING EMAS merupakan aplikasi yang sedang dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran berbagai pihak dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, termasuk AKS (Audit Kasus Stunting), seperti keterlibatan peran pentahelix dalam rangkaian kegiatan AKS, khususnya pelaksanaan RTL (Rencana Tindak Lanjut) dan pendampingan monitoring peningkatan status gizi auditee,” ujar Diah.
Dalam proses pengembangan aplikasi SAPPEUTING EMAS untuk menjadi pusat informasi auditee AKS berupa intervensi yang telah diterima auditee, perkembangan status gizi auditee, dan BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) dapat mengakses informasi auditee melalui aplikasi tersebut.
“Terintegrasinya data dari lintas Perangkat Daerah untuk memudahkan pengelompokan dan pemberian intervensi yang tepat sasaran kepada auditee,” katanya.
Selain itu terbit, SK Wali Kota tentang Pembinaan Wilayah, ASN Kota Cimahi ditugaskan untuk menjadi penanggungjawab dalam membina wilayah kelurahan tertentu dalam rangka percepatan penurunan stunting.
<Anto/geobdg>
