BANDUNG — Pemerintah Indonesia dan Thailand bertekad untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Hal itu tak hanya didasari oleh letak geografis kedua negara berada di dalam satu kawasan ASEAN. Tetapi, Indonesia dan Thailand ternyata sama-sama tengah menjajaki keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan BRICS.
Hal ini pula dikatakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keynote speech dalam acara National Day Kerajaan Thailand juga memperingati hari kelahiran mendiang Raja Thailand. Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Baca Juga: Emiten Ini Jadi Incaran Asing Ramai-Ramai Serbu Pasar Saham RI
“Hal itu mendorong kedua negara untuk bekerja sama lebih erat. Untuk memastikan bahwa keanggotaan tersebut tak hanya bermanfaat bagi kedua negara. Namun juga untuk meningkatkan suara negara-negara berkembang, serta mendorong kerja sama selatan-selatan. Dan memastikan adanya dampak positif pada lanskap pembangunan global,” kata Airlangga.
Adapun, Thailand mengumumkan komitmen aksesi OECD tahun lalu, kendati rencana ini telah diinisiasi sejak 2023. Keputusan ini sejalan dengan rencana negara itu untuk menjadi negara maju pada 2037.
Tawaran Ganda
Pada November 2023, mengutip dari GIS Online, pemerintah Thailand menyampaikan kepada para diplomatnya bahwa tawaran ganda BRICS-OECD. Hal itu, merupakan upaya mendorong Thailand memainkan peran lebih besar dalam kelompik regional dan minilateral dengan cara proaktif. Berwawasan ke depan, dan ekspansif, di luar forum multilateral tradisional.
Hal sama dengan Thailand, Indonesia memulai aksesi OECD pada 2023 lalu. Upaya ini juga dimaksudkan guna membantu Indonesia mencapai mimpi sebagai negara maju sesuai Visi Indonesia Emas 2045.
Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Hal ini, sudah meningkat dan mencapai rekor tertinggi lebih dari US$ 19 miliar pada 2022. Dan hampir US$ 17,5 miliar pada 2023. Selain itu, FDI Thailand di Indonesia telah bertumbuh signifikan juga pada tahun lalu. Dengan lebih dari 450 proyek senilai US$ 185,5 juta.
“Kita perlu terus mendorong keterlibatan lebih kuat. Tak hanya antara Pemerintah, namun juga business to business dan kontak antar masyarakat,” papar Airlangga.
Hal itu, Airlangga meyakini ada potensi besar belum dimanfaatkan untuk lebih memperkuat kemitraan.
“Prioritas Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan dan energi. Serta kebijakan luar negeri bebas dan aktif, selaras dengan tujuan kita bersama,” tandas Airlangga. <Anto/geobdg>
