BANGKOK–Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Rabu (14/8) akan memutuskan nasib Perdana Menteri Srettha Thavisin. Keputusan itu dapat menyebabkan dia dipecat.
Setelah kurang dari satu tahun menjabat, Srettha dinilai menjerumuskan negara ke dalam ketidakpastian politik yang lebih dalam.
Srettha, seorang taipan real estate tanpa latar belakang politik, menjadi subyek keluhan dari mantan senator yang ditunjuk oleh pemerintahan militer sebelumnya.
Senator itu mengatakan, dia melanggar konstitusi ketika dia memberikan jabatan kabinet kepada seorang mantan pengacara yang pernah dipenjara.
Jika Srettha dicopot, parlemen yang memiliki 500 kursi harus bersidang untuk memilih perdana menteri baru. Hal itu kemungkinan akan memicu lebih banyak pergolakan di negara yang selama dua dekade dirundung kudeta.<ds/geobdg>
