SEOUL–Pemerintah Korea Selatan pada Kamis (20/6) mengatakan akan mempertimbangkan kembali kebijakannya mengenai pasokan senjata ke Ukraina. Sikap itu diambil setelah Korea Utara dan Rusia menandatangani perjanjian yang melibatkan janji bersama untuk memberikan bantuan militer segera jika salah satu dari mereka diserang.
Penasihat Keamanan Nasional, Chang Ho-jin, juga mengecam perjanjian strategis komprehensif yang ditandatangani pada pertemuan puncak antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korut Kim Jong-un di Pyongyang pada Rabu.
“Pemerintah menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mengecam penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Korea Utara dan Rusia, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama militer dan ekonomi,” kata Chang dalam konferensi pers di kantor kepresidenan, seperti dikutip kantor berita Yonhap.
Chang mengatakan, kerja sama apa pun yang secara langsung atau tidak langsung membantu peningkatan militer Korut merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan akan tunduk pada pengawasan dan sanksi internasional, dan berjanji akan mengambil tindakan yang sesuai.
“Kami berencana untuk mempertimbangkan kembali masalah dukungan senjata kepada Ukraina,” kata Chang, menyarankan perubahan dalam kebijakan Korea Selatan untuk tidak memberikan bantuan mematikan kepada Ukraina.<ds/geobdg>
