Oleh: Estiana Fithriana Dewi, Dewan Pembina Desa Inklusi, Ketua Pemberdayaan Perempuan DPP HNSI
AKHIR-AKHIR ini kita disajikan berbagai macam persoalan isu sosial. Mulai meningkatnya kriminalitas menjelang tahun ajaran baru sekolah. Atau sebagian anak tidak menerima ijazah setelah selesai jenjang belajar. Dikarenakan tunggakan kewajiban, hingga kasus salah tangkap pelaku kriminalitas oleh Polri.
Hal ini menjadi saksi bisu potret kesenjangan sosial yang masih harus terus dikikis dinding pemisahnya. Tentu di antara penyebabnya karena faktor kondisi demografi yang berbeda. Pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, serta perbedaan status sosial di masyarakat.
Disisi lain, kita menyongsong pergantian pemerintahan yang baru. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kabar baiknya isu ini menjadi satu dari delapan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu. “Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.
Hal ini tentu menjadi oase bagi publik di tengah maraknya isu kesenjangan sosial. Akhir-akhir ini menjadi suguhan dan sekaligus menjadi harapan agar kedepan menjadi lebih baik.
Namun demikian, isu kesenjangan sosial ini tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Kita semua sebagai warga negara perlu memberikan kontribusi dalam mengurangi dan menanggulanginya.
Desa Inklusi
Pada tahun ajaran 2024 ini, misalnya untuk sektor pendidikan. Desa inklusi mencatatkan aduan siswa lulus sekolah namun tidak mampu membawa pulang ijazah. Karena alasan ketidakmampuan dalam administrasi meningkat dari tahun sebelumnya.
Ini menjadi bukti nyata akan kian maraknya isu ketimpangan sosial terjadi disekitar kita, dalam berbagai sektor. Hal ini juga yang menjadi fokus dari hadirnya Desa Inklusi sebagai wadah dan sarana dalam menanggulangi dan mengurangi katimpangan sosial. Kususnya dalam hal pendidikan anak, disabilitas dan pemberdayaan perempuan.
Kami berkomitmen untuk terus berkarya bersinergi dan mendorong program pemerintah dalam mengurangi dan mengatasi isu kesenjangan sosial di masyarakat. Tentunya kami membutuhkan dukungan dari semua stakeholders dan juga pemerintah dalam hal ini. Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Insya Allah, kami siap bilamana diamanahkan mengemban tugas dalam pemerintahan presiden terpilih 2024-2029. Dengan harapan tentunya perempuan Indonesia harus berdaya. Turut menjaga kearifan lokal, dan menciptakan iklim kedamaian antara suku, agama, bangsa dan negara.
