BANDUNG — Telkomsel turut mengomentari Starlink yang sudah resmi masuk ke Indonesia. Termasuk meminta beberapa hal pada pemerintah Indonesia.
Pemerintah diminta untuk adil pada Starlink yang ikut masuk ke pasar Indonesia. Seperti harus tetap berkewajiban memenuhi pendirian badan usaha di Indonesia, penerapan pajak, pembayaran PBNP, sampai berpotensi melakukan interferensi.
“Ya, dalam industri telekomunikasi yang dinamis, persaingan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Telkomsel berharap pemerintah bisa menciptakan equal playing field. Dengan keadilan dalam pemberlakuan pemenuhan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Hal itu tentunya pada Starlink,” ungkap VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono. Dilansir CNBC Indonesia, pada Minggu (26/5/2024).
“Mulai dari kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. Terus penerapan kebijakan perpajakan, kewajiban pembayaran PNBP. Kemudian kewajiban pemenuhan QoS, TKDN, aspek potensi interferensi. Dan juga aspek perlindungan dan keamanan data, serta aspek kedaulatan bangsa,” paparnya.
Persaingan yang sehat, katanya, termasuk dengan masuknya Starlink. Dia menuturkan dapat mendorong inovasi dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi lebih baik.
Dengan begitu tentunya, akan dapat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Indonesia ke depan.
Di sisi lain, katanya, Telkomsel tetap yakin dapat bersaing dan mempertahankan posisinya. Tentunya dengan fokus mulai dari inovasi, kualitas layanan, sampai kebutuhan pelanggan.
“Telkomsel juga menyakini bahwa dengan fokus dengan hal tersebut bisa tetap bersaing. Hal itu dengan mempertahankan posisinya sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia,” tukas Saki.
Starlink ini merupakan teknologi berbasis satelit diakui Saki berbeda dengan teknologi lain seperti fiber optic atau seluler. Teknologinya dapat digunakan untuk menjangkau wilayah pelosok Indonesia.
“Hal itu termasuk pengguna di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) . Bahkan perusahaan maupun perorangan (kelompok nelayan) yang beroperasi di tengah laut sekalipun,” katanya.
Tidak lama usai masuk Indonesia, kata Saki, Starlink memberikan diskon besar-besaran. Dalam pengumumannya, perusahaan memberikan potongan sampai 40% untuk perangkat kerasnya.
Dari pengumuman itu terletak di bagian atas laman resmi Starlink Indonesia. Potongan harga akan diberikan sampai 10 Juni 2024 mendatang.
Termasuk diskon ini berlaku untuk perangkat pada layanan residensial dan jelajah. Mulai yang awalnya Rp 7,8 juta menjadi Rp Rp 4.680.000.
Sedangkan harga layanan bulanan tetap Rp 750 ribu per bulan dan regional senilai Rp 990 ribu per bulan.
<Anto/geobdg>
