CIMAHI — Pemerintah pusat melalui Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Budi Arie Setiadi, lakukan kunjungan kerja. Hal itu, terjun langsung ke lapangan tepatnya ke Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Tentunya, dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi bagian agenda strategis nasional penguatan ekonomi kerakyatan, Kamis (15/5/2025).
Kunjungan tersebut, dengan meninjau pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus). Untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, sebuah inisiatif strategis pemerintah pusat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Kehadiran Menteri Budi Arie dan jajaran Kementerian disambut langsung Wali Kota Cimahi dan jajarannya serta perwakilan masyarakat.
Menurut Budi Arie, bahwa Koperasi Merah Putih adalah bentuk kehadiran nyata negara dalam menjamin akses masyarakat. Khususnya, terhadap kebutuhan pokok dan peningkatan produktivitas tingkat bawah atau lokal.
“Alhamdulillah, Koperasi ini tak sekadar alat ekonomi. Tetapi instrumen keadilan sosial untuk memastikan sembako terjangkau. Kemudian, distribusi lebih efisien langsung dari produsen yang langsung ke kemasyarakat,” katanya
Koperasi Merah Putih ini, kata dia, dikembangkan sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mencakup bidang simpan pinjam. Lalu logistik, distribusi pangan, hingga pelayanan dasar seperti unit kesehatan dan distribusi gas LPG.
“Skema itu, diyakini bisa memotong rantai distribusi yang panjang, menurunkan harga, dan meningkatkan kesejahteraan. Tentunya, bagi masyarakat di level bawah seperti kelurahan dan desa,” paparnya.
Dukungan Pemerintah Pusat
Sedangkan, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyatakan apresiasi sangat tinggi atas dukungan pemerinth pusat. Khususnya, pada pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Cimahi ini.
“Ya, kami menekankan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan optimis. Bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi penguat struktur ekonomi lokal dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Ngatiyana menambahkan komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk menyukseskan target nasional pembentukan 80.000 koperasi. Tentunya, dengan seluruh kelurahan yang ada di Kota Cimahi ditargetkan sudah mempunyai koperasi aktif dan legal diakhir Juni 2025.
“Kami sudah menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk aktif berkoordinasi proses ini hingga ke notaris. Hal ini, adalah langkah besar menuju ekonomi yang lebih merata,” imbuh Ngatiyana.
Sampai pertengahan Mei 2025 ini, kata Ngatiyana, 9 (sembilan) kelurahan di Kota Cimahi sudah menyelesaikan musyawarah pendirian koperasi. Dan 6 (enam) kelurahan lainnya menyusul dalam beberapa hari kedepan. Pemerintah Kota Cimahi pun menggandeng Ikatan Notaris Indonesia. Hal itu, untuk memastikan legalitas koperasi berjalan cepat, akuntabel, dan transparan.
Wali Kota Cimahi berpesan untuk menjaga semangat gotong royong dan kemandirian. Kemudian, keberpihakan pada kepentingan masyarakat kecil ditekankan sebagai jiwa dari Koperasi Merah Putih. Hal ini, agar memberikan dampak nyata dan langsung bagi kesejahteraan masyarakat
“Kami akan fokus koperasi ini jangan hanya diisi dengan rangkaian kegiatan formalitas belaka. Dan tanpa memberikan dampak nyata dan langsung untuk kesejahteraan masyarakat kecil khususnya di warga kelurahan,” tandasnya. <Abu/geobdg>
