BANDUNG — Menteri Agama RI (Menag) Nasaruddin Umar telah tiba dari lawatan dari kunjungan kerja. Hal itu, yakni ke Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat yang membawa Menag dan rombongan telah mendarat selamat pada pukul 16.55 WIB, pada Selasa (26/11/2024).
Turut mendampingi, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Irfan Yusuf dan Staf Khusus Menag Bunyamin. Kedatangan Menag disambut langsung Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin. Dan Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Saiful Mujab.
Dalam pertemuan itu, Menag mengatakan, Menteri Haji Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah memberikan apresiasi atas gagasan-gagasan yang direncanakan Indonesia. Hal itu, untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 agar persiapannya lebih baik dan matang pemetaan secara keseluruhan.
Baca Juga: Gelar Rakor KUH di Jeddah, Bahas Persiapan Haji 2025
“Alhamdulillah, Menteri Tawfiq di luar dugaan kami ternyata sangat apresiasi terhadap gagasan-gagasan yang kami rencanakan tahun ini. Beliau juga mengapresiasi Pak Presiden (Prabowo) yang membentuk badan khusus (Badan Penyelenggara Haji). Ditambah lagi dengan penguatan-penguatan dilakukan oleh Menteri Agama,” kata Nasaruddin.
Nasaruddin juga menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi. Hal itu, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. “Menteri (Haji) dan timnya di Saudi Arabia kemarin lebih siap untuk memberikan perhatian khusus kepada Indonesia,” paparnya.
Salah satu poin yang dibahas yakni permintaan tambahan petugas haji. “Kami minta tambahan petugas ya. Karena saya sampaikan bahwa jemaah haji kita itu nanti banyak yang senior. Dan banyak yang lanjut usia, serta itu membutuhkan bantuan baik tenaga medis, maupun juga tenaga personal,” imbuhnya.
Ditempatkan di Mina
Selain itu, kata Nasaruddin, meminta agar jemaah haji Indonesia tak ditempatkan di Mina Jadid. “Kami minta supaya jemaah haji Indonesia itu menempati tempat di Mina, bukan Mina Jadid. Tapi tentu persyaratannya kita harus melaksanakan seluruh persyaratan yang harus dilakukan,” tuturnya.
Dalam hal transportasi, kata dia, Menteri Haji Saudi mengapresiasi perubahan sistem dari muassasah ke syarikah. Hal ini, diharapkan bisa memberikan layanan lebih baik kepada jemaah haji. Menag juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi pihak terkait akan dilakukan secara transparan melalui sistem yang sudah ditetapkan.
“Soal nanti, siapa yang kita gunakan itu, Kami wanti-wanti menyampaikan kepada tim bahwa itu akan kita masukkan ke sistem. Sistem itu nanti akan ditentukan kriterianya. Sesudah ada kriterianya, kita lakukan semacam evaluasi. Di samping evaluasi juga akan dilakukan semacam pendekatan-pendekatan di lapangan,” tegasnya.
Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama akan konsisten menerapkan regulasi dan sistem yang ditetapkan. Untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih adil, sehat, lancar, dan transparan. Rencana kerja ini akan dilengkapi dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Haji dan DPR Komisi VIII. Hal ini, untuk menyepakati kebijakan dan persyaratan yang dibutuhkan.
“Insya Allah, awal Januari nanti, akan ada ketentuannya itu sudah ada MOU. Maka dari itu kami juga akan menyelesaikan sesegera mungkin antara Kementerian Agama, BPH, dan DPR Komisi VIII. Terutama untuk menentukan segala sesuatunya yang dipersyaratkan,” tandasnya. <Anto/geobdg>
