BANDUNG — Pemerintah baru Inggris pimpinan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer dari Partai Buruh. Hal itu, berencana untuk membatalkan upaya menunda surat penangkapan pengadilan pidana internasional (ICC) terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini terjadi setelah Starmer bertemu Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
Sebelumnya, London dalam kepemimpinan pendahulu Starmer, Rishi Sunak, mengajukan tuntutan kepada ICC. Hal itu, karena menganggap pengadilan itu tidak memiliki yuridiksi atas warga negara Israel. Permintaan Inggris sudah mengajukan gugatan itu dibuat pada tanggal 10 Juni secara rahasia.
Tetapi saat ini, Starmer berencana untuk membatalkan tuntutan tersebut. Dalam laporan the Guardian, Starmer disebutkan sudah membahas isu Gaza bersama dengan Abbas. Dan yakin bahwa rakyat Palestina mempunyai hak yang tak dapat disangkal atas negara yang berdaulat.
“Saya memahami penderitaan yang berkelanjutan. Dan banyaknya korban jiwa di Gaza,” ujar pembacaan pertemuan keduanya, Minggu (7/7/2024), dikutip dari the Guardian.
Starmer kemudian juga berbicara dengan Netanyahu pasca pertemuan dengan Abbas. Dia meminta Kepala Pemerintahan Israel itu untuk mempertimbangkan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” untuk gencatan senjata di Gaza.
“Dia menambahkan penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara sudah ada. Termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan agar beroperasi secara efektif,” papar Starmer. <Anto/geobdg>
