JAKARTA–Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kao Kim Hourn, mengatakan, ASEAN akan terus berupaya untuk membuat kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis di Myanmar.
“Kita harus membuat kemajuan berdasarkan Konsensus Lima Poin. Kedua, kita harus berupaya mengurangi kekerasan, dan membantu masyarakat Myanmar yang terdampak,” ujar Kao kepada wartawan di Sekretariat ASEAN, Jakarta, seperti dikutip Antara (17/1).
Konflik di Myanmar yang dipimpin junta militer hingga kini masih menjadi masalah yang sulit diatasi oleh ASEAN.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, saat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September 2023, mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN telah meninjau implementasi Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis di Myanmar, dan mereka menyimpulkan bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan konsensus tersebut.
Meski demikian, ASEAN sepakat tetap menjadikan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan bagi organisasi regional tersebut dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.
Konsensus Lima Poin, yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN dan pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pada April 2021 di Jakarta, menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Laos, yang saat ini memegang keketuaan ASEAN 2024, telah mengumumkan penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, yakni seorang diplomat veteran Alounkeo Kittikhoun.<Dede Sudrajat/geobdg>
