JAKARTA–Era transformasi digital kini sedang terjadi dan mempengaruhisegala sektor, termasuk pada sektor pemerintah dengan kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diharapkan dapat mengubah birokrasi tradisional menjadi birokrasi yang lebih efisien dan transparan dengan partisipasi publik yang semakin meningkat.
Demikian diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Ngraha Mansury, dalam Talk Show dengan tema Menuju SPBE Kementerian Luar Negeri Yang Berdampak, Terpadu, dan Berbasis Datadi Jakarta.
Dalam siaran pers Kemlu yang disiarkan Selasa(16/1), Pahala mengungkapkan, hal itu sesuai dengan prioritas Diplomasi 4+1 yang telah ditetapkan Kemlu, dimana salah satu aspek dari diplomasi ini adalah penguatan infrastruktur diplomasi melalui pemanfaatan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja Kementerian dan Perwakilan.
Wamenlu menyampaikan arahan Presiden RI dalam sidang kabinet tanggal 9 Januari 2024 di Istana Negara, bahwa SPBE harus dijalankan dengan sukses untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Interoperabilitas dan menghindari duplikasi, dengan memanfaatkan User ID yang sama dan menggabungkan platform yang sudah ada juga disoroti dalam arahan Presiden RI. <Dede Sudrajat/geobdg>
